Profil

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA METRO

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat nasional ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan adanya BNPB maka lembaga PB sebelumnya, yaitu Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) dibubarkan (Pasal 82, ayat 2 UU 24/2007). Dengan demikian pembubaran Bakornas PB membawa implikasi juga dibubarkannya rantai komando/koordinasi Bakornas di daerah seperti Satuan Koordinasi Pelaksana Penangangan Bencana (Satkorlak PB) dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) bila nantinya sudah dibentuk BPBD. Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan bencana (PB) dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanganan bencana (PB) secara terencana, terpadu, dan menyeluruh sesuai Pasal 20 UU 24/2007.

Keberhasilan pembangunan di Kota Metro khususnya di Bidang penanganan bencana (PB) tidak terlepas dari adanya upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu lima tahun pertama Pemerintah Kota Metro, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro menyusun berbagai program pembangunan untuk memantapkan situasi kondisi penanggulangan bencana di daerah. Seluruh program pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap berdasarkan analisa situasi, kondisi dan potensi bencana di daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selain Pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan dari tahun ke tahun adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga dilakukan peningkatan kualitas aparatur seperti pendidikan dan pelatihan sehingga dapat memberikan peningkatan kualitas pelayanan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, beberapa aspek pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana kiranya nanti dapat memberikan hasil yang optimal meskipun terdapat berbagai kendala yang dihadapi disebabkan adanya perubahan kendala lingkungan internal seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan, sedangkan kendala lingkungan eksternal karena perubahan struktur masyarakat, untuk itu perlu disusun strategi pembangunan yang visioner dan antisipatif sebagai kelanjutan dari proses pembangunan.

Strategi pembangunan Kota Metro dibuat demi keselamatan dan pembinaan mental korban musibah yang ditimbulkan suatu bencana, yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap dinamika pembangunan pemerintah Kota Metro oleh karena itu penyesuaian strategi dilakukan sebagai penajaman sasaran pembangunan yang tergambar dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro tahun 2011 – 2015. Penyusunan, perbaikan dan penyempurnaan strategi disusun secara sistematis melalui tahapan yang konsisten dan berkesinambungan, prosesnya yang dilakukan sesuai dengan karakteristik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah serta sumber daya pendukung lainnya.

Berdasarkan pasal 151 Undang – Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Metro maka disusunlah Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro tahun 2011 – 2015, yang merupakan acuan dan pedoman pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana kurun waktu 2011 – 2015. Renstra disusun dan direncanakan setiap lima tahun yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan tetap mengacu pada Renstra Pemerintah Kota Metro, agar akuntabilitas kinerja instansi dapat meningkat.

 

Visi dan Misi

 

Visi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai ataupun diwujudkan oleh suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Adapun Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro sesuai dengan fungsi pokoknya mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Metro Yang Aman, Nyaman Dan Mandiri Melalui Penanganan Bencana Yang Tanggap, Cepat Dan Tepat“

 

Dari visi tersebut ada enam kata kunci pokok yaitu Aman, Nyaman, Mandiri, Tanggap, Cepat dan Tepat . Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro yaitu :

  1. Aman adalah terwujudnya Kota Metro yang dapat memberikan rasa aman bagi warganya.
  2. Nyaman adalah terwujudnya Kota Metro yang dapat memberikan rasa nyaman bagi warganya.
  3. Mandiri adalah terwujudnya kesadaran masyarakat yang memiliki kemadirian dalam mengantisipasi dan menangani kondisi yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan kehidupan.
  4. Tanggap dalam mengantisipasi, mengevakuasi, merekontruksi akibat bencana.
  5. Cepat dan Tepat adalah mengandung makna efektif dan efesien.

Guna mewujudkan visi tersebut diatas maka dijabarkan dalam bentuk misi. Misi merupakan langkah atau tindakan yang lebih lanjut dalam mewujudkan visi. Adapun penjabaran misi yaitu :

  1. Meningkatkan kapasitas aparatur badan Penaggulangan Bencana Daerah dan SDM.
  2. Meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan bencana dengan instansi terkait.
  3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dari bencana baik yang diakibatkan oleh alam maupun non alam.
  4. Meningkatkan uapaya-upaya penanganan bencana baik pada kondisi sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana maupun pada saat pasca bencana.

 

Pada awalnya, cikal bakal Kota Metro adalah salah satu bagian dari desa induknya yaitu Trimurjo, yang dibuka oleh kolonisasi Belanda pada tahung 1936.  Pembentukan Metro sebagai desa yang berdiri sendiri adalah bersamaan dengan pemisahan wilayah ini dari desa induknya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 1937, yang sekaligus diresmikan sebagai pusat Onder Districk.

 

Sebelum menjadi kota administratif, Metro merupakan wilayah kecamatan Metro Raya dengan 7 (tujuh) kelurahan dan 10 (sepuluh) desa. Atas dasar peraturan pemerintah No. 34 tahun 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Metro Raya dan kecamatan Bantul yang diresmikan Mendagri tanggal 9 September 1987.

 

Kota Metro terbentuk berdasarkan UU RI No. 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro.  Dengan terbentuknya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Kotamadya Daerah Tk. II Metro menjadi Kota Metro.

Gambar 1.1 Peta  Administrasi Kota Metro

Kondisi Wilayah

 

  1. Geografi

 

Secara geografis Kota Metro terletak di antara 105o17’ sampai dengan 105o19’ bujur timur dan 5o6’ sampai dengan 5o8’ lintang selatan.  Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68,74 km2, terletak pada bagian tengah Propinsi Lampung, yang berbatasan dengan:

  1. SEBELAH UTARA : berbatasan dengan kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
  2. SEBELAH SELATAN : berbatasan dengan kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur
  3. SEBELAH TIMUR : berbatasan dengan kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur
  4. SEBELAH BARAT :            berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo dan Kabupaten Lampung Tengah

 

  1. Administrasi Pemerintah

 

Secara administrative kota Metro terdiri dari 5 kecamatan dengan 22 kelurahan yaitu:

  1. Kecamatan Metro Pusat
    1. Kelurahan Metro
    2. Kelurahan Imopuro
    3. Kelurahan Hadimulyo Barat
    4. Kelurahan Hadimulyo Timur
    5. Kelurahan Yosomulyo

 

  1. Kecamatan Metro Utara
    1. Kelurahan Banjarsari
    2. Kelurahan Purwosari
    3. Kelurahan Purwoasri
    4. Kelurahan Karangrejo

 

  • Kecamatan Metro Barat
    1. Kelurahan Ganjar Agung
    2. Kelurahan Ganjar Asri
    3. Kelurahan Mulyosari
    4. Kelurahan Mulyojati

 

  1. Kecamatan Metro Timur
    1. Kelurahan Iringmulyo
    2. Kelurahan Yosodadi
    3. Kelurahan Yosorejo
    4. Kelurahan Tejoagung
    5. Kelurahan Tejosari

 

  1. Kecamatan Metro Selatan
    1. Kelurahan Margodadi
    2. Kelurahan Margorejo
    3. Kelurahan Sumbersari
    4. Kelurahan Rejomulyo

 

 

  1. Topografi

 

Secara topografi wilayah Kota Metro adalah relatif datar, dengan ketinggian antara 52 meter di atas permukaan laut dan dengan kemiringan antara 0 – 12%, sedangkan daerah yang berbentuk bukit/bergelombang terletak di sebelah selatan yang berbatasan dengan kecamatan Metro Kibang.

 

Batuan di Kota Metro terdiri dari lubradorit, angit, psedomograf, alurum dan guilt yang merupakan mineral-mineral potensial sebagai unsur hara untuk pertanian.

Tanah berjenis Podsolik Merah kuning yang merupakan asosiasi Podsolik coklat kekuningan dan podsolik merah kekuningan dari bahan induk sediment tufa masam pada wilayah yang datar dan berombak

 

Tabel Kondisi tanah Kota Metro

 

No Kelurahan Kondisi Tanah
Jenis Tanah Permukaan Tanah Produktivitas Tanah Ketinggian Tanah
Kecamatan Metro Pusat 48,07-54,95 dpl
1. Metro Podsolik Merah Dataran Sedang
2. Imopuro Podsolik Merah Dataran Sedang
3. Hadimulyo Timur Podsolik Merah Dataran Sedang
4. Hadimulyo Barat Podsolik Merah Dataran Sedang
5. Yosomulyo Podsolik Merah Dataran Sedang
Kecamatan Metro Utara 36,94-58,07 dpl
1. Banjarsari Podsolik Merah Dataran Sedang
2. Purwosari Podsolik Merah Dataran Sedang
3. Purwoasri Podsolik Merah Dataran Sedang
4. Karangrejo Podsolik Merah Dataran Sedang
Kecamatan Metro Selatan 31,78-56,65 dpl
1. Rejomulyo Podsolik Merah Dataran Sedang
2. Margorejo Podsolik Merah Dataran Sedang
3. Margodadi Podsolik Merah Dataran Sedang
4. Sumbersari Bantul Podsolik Merah Dataran Sedang
Kecamatan Metro Barat 54,49-57,32dpl
1. Mulyojati Podsolik Merah Dataran Sedang
2. Mulyosari Podsolik Merah Dataran Sedang
3. Ganjar Agung Podsolik Merah Dataran Sedang
4. Ganjar Sari Podsolik Merah Dataran Sedang
Kecamatan Metro Timur 36,3-58,12 dpl
1. Iring Mulyo Podsolik Merah Dataran Sedang
2. Yosodadi Podsolik Merah Dataran Sedang
3. Yosorejo Podsolik Merah Dataran Sedang
4. Tejosari Podsolik Merah Dataran Sedang
5. Tejo Agung Podsolik Merah Dataran Sedang

(Sumber : RTRW Kota Metro 2001 – 2010 & Situs Pemerintahan Kota Metro 2007)

 

  1. Klimatologi

 

  1. Arus Angin

 

Kota Metro terletak di bawah garis Khatulistiwa 5o  lintang selatan berangin tropis bertemu dengan angin yang bertiup dari samudera Indonesia.  Kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam dengan arah angin setiap tahunnya yaitu:

  • Pada bulan November – Maret angin bertiup dari barat dan barat laut.
  • Pada bulan Juli – Agustus angin bertiup dari arah timur dan tenggara kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam
  1. Temperatur

 

Pada daerah dataran dengan ketinggian 52 m dari permukaan laut temperatur udara rata-rata antara 19o-37oC.  Suhu rata-rata 28oC.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4741);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penaggulangan Bencana;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tanggal 23 Oktober 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Metro 2011 – 2015;
  7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

 

            Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Metro

Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Lembaga Teknis Daerah), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai  tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga (desentralisasi) dalam bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan tekhnis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah  yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

 

            Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Metro

Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Lembaga Teknis Daerah), Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai  tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga (desentralisasi) dalam bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

A.           Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :

–      Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;

–      Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;

–      Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

–      Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

–      Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;

–      Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

–      Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/ bantuan Nasional dan Internasional;

–      Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD;

–      Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

–      Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

–      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

–      Pelaksanaan ketatausahaan.

  1. Kepala Badan
  2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai tugas memimpin, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan  spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana;
  3. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
    1. Penyusunan rencana program dan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana;
    3. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait;
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Kepala Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Metro;
  6. Unsur Pengarah
  7. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
  8. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam penanggulangan bencana.
  9. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
    1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
    2. Pemantauan;
    3. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
    4. Membentuk Tim Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku;
  10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  11. Unsur Pengarah dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro selaku Ketua Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

 

  1. Kepala Pelaksana
  2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas Penanggulangan Bencana;
  3. Membantu Kepala Badan Penanganan Bencana Daerah Kota Metro dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, unsur pelaksanan dan menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro sehari-hari di bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
  4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (SATPUSDALOPS) termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
  5. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
  6. Perumusan standar/norma operasional kinerja, pedoman pelaksanaan tugas serta kriteria tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dan prosedur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
  7. Menyusunan rencana program dan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan;
  8. Pelaksanaan program dan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan Bencana dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  9. Pengaturan perencanaan dan menetapkan standar/norma operasional kinerja, pedoman pelaksanaan tugas serta kriteria tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dan prosedur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
  10. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana yang meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
  11. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait;
  12. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.
  13. Melaksanakan tugas-tugas yang lainya ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
  14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

 

  1. Sekretariat Unsur Pelaksana
  2. Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;
  3. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam :
  4. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
  5. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  6. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  8. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan dalam Wilayah Kota Metro; dan
  9. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
  10. Melaksanakan tugas-tugas yang lainya ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
  11. Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh Kepala Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.
  12. Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
  13. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  14. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
    1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
    3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
    4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat.
  15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Penangulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  16. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.
  17. Seksi Kedaruratan Dan Logistik
  18. Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
  19. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
    1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
    2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
    3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
    4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
    5. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  21. Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.
  22. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  23. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  24. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
    1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
    2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
    3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
    4. Pemantauan, evaluasi dan anlisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
  25. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  26. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 12 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro secara hierarki terdiri dari :

  • Kepala Badan;
  • Unsur Pengarah;
  • Kepala Pelaksana;
  • Sekretariat Unsur Pelaksana;
  • Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  • Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
  • Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  • Jabatan-jabatan fungsional lainnya

Penyusunan hierarki jabatan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan kembali dalam uraian tugas yang di delegasikan kepada pegawai-pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro sehingga tugas-tugas yang  ada akan terbagi habis.

 

            Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dari kejadian dan potensi bencana yang terjadi di beberapa daerah maka dapat disimpulkan bahwa Kota Metro memiliki jenis bencana alam yang relatif lebih sedikit dibanding wilayah lainnya di Indonesia. Namun mengingat alih fungsi lahan yang cukup tinggi, maka potensi bencana akan semakin tinggi sehingga pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan dan strategi untuk mencegah dan mengatasi bencana yang sudah sering terjadi. Kebijakan penanggulangan bencana akan ditinjau dari beberapa sisi yaitu dari sisi berbagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang bencana itu sendiri, kebijakan lain yang memiliki kaitan erat dengan penanggulangan bencana, sistem kelembagaan dalam penanggulangan bencana serta kebijakan yang terkait dengan alokasi anggaran di bidang kebencanaan. Untuk selanjutnya akan dideskripsikan kebijakan penanggulangan bencana yang disusun dan diterapkan di Kota Metro, kebijakan setingkat Perda yang mengatur tentang bencana jenis lainnya, atau mengatur bencana secara umum belum ada dan belum menjadi agenda bagi pemerintah Kota Metro.

 

Untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana perlu disusun sejumlah strategi. Strategi yang dimaksud adalah menjadikan penanggulangan bencana sebagai bagian dari rencana dan sistem perencanaan pembangunan di daerah, karena dengan cara seperti ini maka keberlangsungan program dan kegiatan akan terwujud, disamping juga alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

 

           Email  Kantor  : bpbdkotametro@gmail.com